196 datasets found

Tags: Otonomi Daerah

Filter Results
  • BAB 1 PENDAHULUAN LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB KESEHATAN DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PERUMAHAN DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB KETAHANAN DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN CAPIL DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PP DAN PA DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB KB DAN KS DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB SOSIAL DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB KETENAGA KERJAAN DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB KOPERASI DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN DARFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  • URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA DRAFT LKPJ 2013

    hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
You can also access this registry using the API (see API Docs).