-
Ibukota Kecamatan Kota Semarang
Tentang Ibukota Kecamatan Kota Semarang -
Jumlah Kekuatan Limas di Kota Semarang Tahun 2012
Tentang Jumlah Kekuatan Limas di Kota Semarang Tahun 2012 -
Jumlah Kekuatan Limas di Kota Semarang Tahun 2013
Tentang Jumlah Kekuatan Limas di Kota Semarang Tahun 2013 -
Jumlah Kekuatan Limas di Kota Semarang Tahun 2014
Tentang Jumlah Kekuatan Limas di Kota Semarang Tahun 2014 -
Jumlah Kelurahan di Kota Semarang
Tentang Jumlah Kelurahan di Kota Semarang -
Status Hukum & Klasifikasi Desa Atau Kelurahan Di Kecamatan Tembalang Tahun 2017
Tentang Status Hukum & Klasifikasi Desa Atau Kelurahan Di Kecamatan Tembalang Tahun 2017 -
LKMD Menurut Kategori Di Kecamatan Tembalang Tahun 2017
Tentang LKMD Menurut Kategori Di Kecamatan Tembalang Tahun 2017 -
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2015
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KOTA SEMARANG DAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 20152017 -
BAB 1 PENDAHULUAN LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB KESEHATAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB PERUMAHAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB KETAHANAN DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. -
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN CAPIL DRAFT LKPJ 2013
hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
